Putu Selly Andayani Resmi Sebagai Penjabat Walikota Mataram

Pelantikan penjabat Walikota Mataram Dra. Putu Selly Andayani Msi, dan penjabat Bupati Bima Drs. Bachrudin MPd, oleh Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, di gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Senin (10/8/2015) pagi



MATARAM, MATARAMNEWS.co.id -- Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi melantik Dra. Putu Selly Andayani Msi sebagai penjabat Walikota Mataram, dan Drs. Bachrudin MPd sebagai penjabat Plt Bupati Bima.

Pelantikan kedua penjabat Walikota Mataram dan Bupati Bima ini, berlangsung di gedung Graha Bhakti Praja kantor Gubernur NTB, pada Senin (10/8/2015) pagi. Dihadiri langsung oleh H. Ahyar Abduh mantan Walikota Mataram periode 2010-2015, serta Drs. H. Syafruddin H. M. Nur MPd mantan Bupati Bima periode 2010-2015.

Tampak hadir menyaksikan pengambilan sumpah jabatan kedua penjabat tersebut yaitu, Wakil Gubernur NTB, Sekda NTB, Sekda Kota Mataram, Sekda Kabupaten Bima, dari pihak TNI dan Polri. Selain itu juga tampak dari kalangan Legislatif yaitu, anggota DPR RI dapil NTB H. Rachmad Hidayat, serta para Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD NTB dan DPRD Kota Mataram.

Kedua pejabat tersebut, setelah resmi dilantik akan menjalankan roda pemerintahan di posisinya masing-masing, dengan batas waktu yang diberikan satu tahun menjabat sebagai pejabat Walikota Mataram dan pejabat Bupati Bima.

Dalam kesempatan itu Gubernur NTB mengatakan, tugas dari pejabat tersebut adalah menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Memfasilitasi pemilihan Walikota dan Bupati serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pemilukada.

Gubernur menekankan kepada para penjabat yang dilantik untuk bisa memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dengan lancar, agar program-program yang sedang berjalan dieklarasi.

Pembahasan APBD-P yang dilakukan bersama DPRD, baik di kabupaten Bima maupun di Kota Mataram supaya terus dikomunikasikan agar bisa berjalan. Gubernur juga meminta agar proyek-proyek pro rakyat dipercepat pelaksanaannya.

"kita dapat arahan dari pemerintah pusat supaya penyerapan anggaran on time agar tidak terjadi silva di akhir tahun anggaran", katanya.

Terkait dengan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pemilukada serentak, Gubernur meminta secara struktural birokrasi dibentengi dari mobilisasi subordinasi bahkan juga intimidasi itu harus dibentengi.

Karena, katanya, birokrasi memiliki pilihan masing-masing dan harus netral. Dimana yang tidak boleh dilakukan adalah pejabat mengumpulkan birokrasi, kemudian melakukan intimidasi agar memilih yang terntu saja.

sumber :
http://www.mataramnews.co.id